UU KIP bukan untuk wartawan

UU KIP bukan untuk wartawan

GlobalNews - Gorontalo Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Media Massa Henry Subiakto mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bukan ditujukan untuk wartawan.

"Banyak yang salah kaprah dan mengira Undang-undang ini ditujukan untuk wartawan, agar bisa memperoleh informasi maupun data untuk beritanya," ujar Henry saat Bimtek dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi di Gorontalo, Kamis.

Menurut dia, wartawan dalam melakukan peliputan membutuhkan data secepat mungkin sebagai bahan berita.

Sementara, dalam UU tersebut memberi kesempatan 10 hingga 17 hari kepada lembaga maupun instansi pemilik data, untuk memberikan informasi yang diminta.

"Jadi, UU ini untuk publik. Wartawan tentu saja boleh meminta informasi, namun itu adalah haknya sebagai warga negara atau bagian dari publik," jelasnya.

Ia menambahkan saat ini sebagian masyarakat, lembaga atau instansi belum mengetahui cara mengimplementasikan UU tersebut.

Di sisi lain, keberadaan Komisi Informasi juga belum dikenal masyarakat secara luas baik secara lembaga maupun fungsi.

Komisi informasi merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa terkait keterbukaan informasi publik dan bukan bertugas menyebarkan informasi.

Indragirinews.com

Penulis: Indragirinews.com

Indragirinews.com


Iklan Tengah Detail Foto Berita 665x140px

Berita Terkait

Form Komentar



Masukan 6 kode diatas :

huruf tidak ke baca? klik disini refresh


Komentar Via Facebook


Profil INDRAGIRINEWS.COM

Indragirinews adalah media online Indonesia yang menyajikan berita terbaru di seluruh indonesia Indragirinews bukanlah yang pertama bergerak di bidang media portal online , Tetapi kami yakin akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk pembaca setia di seluruh Nusantara, Kami juga menyajikan informasi yang sebenarnya dan enak dinikmati. Di world wide web (www) yang sangat luas, perlu ada informasi yang harus benar, cepat [...]

Facebook

Twitter