Korupsi Izin Tambang, Gubernur Sultra Nonaktif Segera Diadili

Korupsi Izin Tambang, Gubernur Sultra Nonaktif Segera Diadili
 Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif, Nur Alam bakal segera diadili. Hal ini setelah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) yang menjerat Nur Alam sebagai tersangka.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah menyatakan, berkas penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, penyidik melimpahkan, berkas, barang bukti, dan tersangka Nur Alam ke tahap penuntutan atau tahap II.

“Pelimpahan tahap dua hari ini bersamaan dengan akan berakhirnya masa penahanan terakhir selama 30 hari,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10) malam.

Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu setidaknya 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Nur Alam. Meski demikian‎, Febri mengaku, KPK belum dapat memastikan dimana akan digelar persidangan terhadap Nur Alam. KPK masih mengupayakan agar persidangan Nur Alam digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

“Rencana persidangan masih kami pertimbangkan apakah di Jakarta atau Sulawesi Tenggara. Jika akan dilakukan di Jakarta, KPK akan proses lebih lanjut ke Mahkamah Agung (MA),” katanya.

Dalam kasus ini, Nur Alam diduga menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan IUP Eksplorasi, dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah. Perusahaan itu melakukan pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana tahun 2009-2014.

Atas dugaan itu, Nur Alam dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Sumber: Suara Pembaruan

Categories: Hukum

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*